Pada har ini Kamis 3 Januari 2019 pelaksanaan MUSYAWARAH DESA Penetapan APBDes Tahun Anggaran 2019, rapat ini diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh Perbekel , Aparatur Desa, LPM, Kelompok Perempuan dan Tokoh Perwakilan Masyarakat Lainnya.  APBDes Tahun anggaran 2019 terdiri dari Pendapatan dan Belanja Desa yang terdiri dari: Pendapatan Alsi Desa, Alokasi Dana Desa,  Bagi Hasil Pajak, Dana Desa, BKK Kapupaten dan BKK Provinsi dan Belanja Desa terdiri dari : Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, ...

            Menurut prasasti Subaya yang kini tersimpan lembar ke 9 di Pura Puseh Desa Pekraman Subaya, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dan lembar 1-8 di Pura Ratu Pingit Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Diceritakan bahwa pada tahun caka 1077 bulan caitra tanggal satu sedang bulan gelap, hari hariyang umanis wuku tolu (tanggal 8 April 1155 TM) Sri Paduka Raga Jaya bermusyawarah bersama pemuka agama dan para senopati kerajaan. Adapun maksud pertemuan tersebut untuk mengingat-ingat desa manakah ...

          Desa Subaya merupakan sebuah desa kecil yang terletak diantara jejeran perbukitan yang sangat asri. Desa yang terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ini, berada sejauh 13 km dari pusat kota kecamatan. Jauh dari pusat keramaian kota membuat desa ini masih terjaga kelestariannya.                   Wilayah desa yang luasnya sekitar 404 Ha, berbatasan langsung dengan Desa Les dan Desa Tejakula Buleleng di sebelah utaranya. Sedangkan di bagian timurnya berbatasan ...

VISI MISI DESA SUBAYA  Visi   Misi ...

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DESA SUBAYA KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI   NO NAMA JABATAN 1   Perbekel 2   Sekretaris Desa 3   Kasi Pemerintahan 4   Kasi Kesejahteraan 5   Kasi Pelayanan 6   Kaur Tata Usaha dan Umum 7   Kaur Perencanaan 8   Kaur Keuangan 9   Staff 10   Staff   Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, ...

Menemukan ruh pembangunan yang memberdayakan tidaklahmudah. Reformasi di Indonesia pada tahun 1998 telah memilih sis-tem desentralisasi. Otonomi daerah menjadi konsep operasionalnya.Bukan tidak berhasil, tapi penyelenggaraan otonomi daerah ternyatabelum mampu melahirkan kesejahteraan bagi lapisan masyarakat ter-bawah yang hidup di desa. Bahkan gini rasio terus meningkat sudahdi atas 0,41 yang menandakan kesenjangan ekonomi yang semakinlebar. Otonomi daerah cenderung jamak menyediakan karpet merahbagi kelompok usaha ...

Membumikan makna desa sebagai subjek paska UU Desa bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Pelbagai ujicoba dilakukan oleh elemen pemerintah dan masyarakat sipil untuk dapat menggerakkan desa agar benar-benar menjadi subjek pembangunan. Berbagai praktik dan pembelajaran telah muncul sebagai bagian dari upaya menggerakkan desa menjadi subjek pembangunan seutuhnya. Idiom subjek tidak bermakna pemerintahan desa semata, melainkan juga bermakna masyarakat. Desa dalam kerangka UU Desa adalah kesatuan antara pemerintahan desa dan masyarakat yang terjawantah ...

Di sejumlah desa dengan karakteristik dan kondisi yang beragam – demi mengatasi permasalahan tentang posisi masyarakat dalam penganggaran pembangunan desa – dikembangkan ruang keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan APBDesa secara partisipatif dilakukan di (1) kepanitiaan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) atau RAPBDesa, (2) pembahasan RAPBDesa, dan (3) sosialisasi APBDesa. Di tahap pembahasan RAPBDesa, teridentifikasi empat model partisipasi masyarakat yang dikembangkan ...